Penerapan protokol kesehatan dalam aktivitas penyelenggaraan perdagangan (Pasar tradisional) berbasis pemberdayaan paguyuban pedagang pasar

kLIK LINK DIBAWAH INI

https://tuxedovation.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/detail_inovasi/9327?fbclid=IwAR04nGqh8J1ckJUL69ZEpagfnjbjHEcQQmziz2YrprjWwNLmdoZ0xAryQg0

Bulan September merupakan salah satu bulan yang penting dalam khazanah pemerintahan negeri ini. Terutama untuk tanggal 26 September.  Ada apa di tanggal ini? Tanggal 26 September biasa diperingati sebagai Hari Statistik Nasional (HSN). Perayaan HSN mempunyai makna penting, yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya statistik. Juga, untuk mengajak peran serta masyarakat dalam statistik yang meningkat serta mendorong para pelaku statistik untuk terus melakukan kegiatan statistik sesuai kaidah yang berlaku (https://www.bps.go.id/news/2020/09/26/382/selamat-hari-statistik-nasional-2020.html). Dengan semangat HSN ini, penulis mencoba merefleksikan rangkaian tulisan mengenai semangat Menuju Pentingnya Satu Data Untuk Indonesia.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan data, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019. Perpres ini lahir dari dorongan terkait kebutuhan terhadap data yang valid dan akuntabel. Perpres ini juga merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur tata kelola data dalam rangka mendukung pembangunan holistic. Perpres ini secara khusus mengatur tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menegaskan kembali peran data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI diharapkan sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Sekilas Mengenai Satu Data Indonesia (SDI)

Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, yaitu dengan penyediaan data-data sektoral baik itu data statistik maupun data geospasial. Untuk itu diperlukan sinergi antar kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I), antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan satu data Indonesia.

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI mencakup prinsip-prinsip pembangunan SDI. Pertama. SDI dibangun agar penerapan tata kelola data yang telah dicanangkan pada tujuan SDI dapat dicapai. Kedua, dalam implementasinya, data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu: memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk.

LINK  PORTAL SATU DATA : https://portaldata.grobogan.go.id/

Dasar Hukum

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
3. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. PerKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. PerKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. PerKI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
8.  Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/306/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/315/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

1.  Ringkasan Daftar Informasi Publik

• Informasi Publik : Link DIP Informasi Wajib

2.  Peraturan Dan Kebijakan Badan Publik

Link Pendukung : 

11.  Laporan Pengawasan Internal dan Masyarakat

Link Pendukung : 

     1.  Laporan Monev TW III

Link Pendukung : 

Link Pendukung : 

Link Pendukung : 

    1. Penyelesaian Sengketa Konsumen