Grobogan — Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida di wilayah daerah, Disperindag Kabupaten Grobogan bersama berbagai unsur terkait menghadiri Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan

yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, perangkat daerah terkait, aparat pengawasan, distributor pupuk, penyuluh pertanian, serta instansi teknis lainnya. Rapat koordinasi secara langsung dipimpin sekaligus dibuka oleh Bupati Grobogan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten dalam menjaga ketersediaan serta ketepatan sasaran penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani.

Kehadiran Disperindag Kabupaten Grobogan dalam kegiatan ini diwakili bersama Ibu Kepala Bidang Perdagangan yang turut aktif mengikuti pembahasan strategis terkait pengawasan distribusi pupuk dan pestisida di lapangan. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi sekaligus memperkuat sinergi pengawasan guna mencegah penyimpangan distribusi.

Dalam arahannya, Bupati Grobogan Bapak Setyo Hadi menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan kebutuhan vital bagi sektor pertanian sehingga pengawasannya harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah meminta seluruh pihak yang tergabung dalam KP3 untuk meningkatkan pengawasan mulai dari proses distribusi, penyaluran hingga pemanfaatan oleh petani agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, dibahas pula berbagai evaluasi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tahun sebelumnya, termasuk kendala di tingkat pengecer maupun petani. Melalui forum ini, diharapkan setiap permasalahan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat sehingga tidak menghambat musim tanam.

Perwakilan Disperindag Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa pengawasan distribusi barang bersubsidi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor perdagangan sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar distribusi pupuk bersubsidi berjalan transparan, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan Pradana Setyawan, S.Pt., MP. menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi KP3 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarinstansi guna memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

“Melalui koordinasi lintas sektor ini, kami berharap pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida dapat semakin optimal. Disperindag memiliki peran penting dalam aspek pengawasan distribusi dan tata niaga agar pupuk tersedia di tingkat pengecer sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta benar-benar diterima oleh petani yang berhak,” ujarnya.

Beliau juga menambahkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan saat terjadi permasalahan, namun dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan lapangan dan koordinasi bersama tim KP3 Kabupaten Grobogan. Dengan pengawasan yang terpadu, diharapkan potensi penyimpangan distribusi dapat dicegah sejak dini.

“Komitmen pemerintah daerah adalah memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, serta mampu mendukung produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kabupaten Grobogan,” pungkasnya.

Melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi KP3 ini, Pemerintah Kabupaten Kabupaten Grobogan berharap pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida dapat semakin optimal, sehingga mampu mendukung produktivitas pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah Grobogan.